Pages

Minggu, 02 Oktober 2011

pancasila sebagai ideologi / dasar negara

1.   Pengertian ideologi
Ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa/negara.
2.   Fungsi ideologi :
1.    membentuk identitas/ciri kelompok atau bangsa
2.    mempersatukan sesama kita (mempersatukan orang dari berbagai agama)
3.    mengatasi berbagai pertentangan (konflik) atau ketegangan sosial
                                                                                
3.   Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa dan negara
ideologi suatu negara sangat penting karena ia memberi arah dan tujuan bagi bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupan. Tanpa ideologi suatu bangsa atau negara tidak akan berdiri kokoh dan mudah terombang ambing oleh persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks.

4.   Macam macam ideologi
1.    liberalisme
faham ini mengajarkan kebebasan mutlak pada setiap individu. Kebebasan ini dilandaskan keyakinan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah baik.
2.    Konservatisme
Ideologi ini mengajarkan tentang manusia yang harus selalu memelihara kondisi yang sudah ada serta menciptakan kestabilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak selamanya sebuah perubahan akan membawa kebaikan .
3.    komunisme
ajaran ini di pelopori oleh negara uni soviet yang dikuasai partai Bolshevik. Partai ini didirikan oleh lenin . dimana dalam ideologi ini semua manusia adalah sama serta tidak ada hak pribadi, mengingat semua faktor  ekonomi  dan  produksi  dikuasai oleh negara.
4.    Marxisme
Ajaran ini dikemukakan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Frederich Engel (1820-1895). Dalam ajarannya mereka mngajarkan tentang dasar-dasar komunisme yang dikenal pada saat ini. Dalam konsep ini ajaran yang mendominasi adalah pemikiran tentang konsep ekonomi dan materialisme.
5.    Feminisme
Ideologi  ini bertujuan untuk  menciptakan persamaan hak antara pria dan wanita. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan  pemerataan dan kesederajatan dari setiap gender.
6.    sosialisme
konsep sosialisme ini adalah menciptakan kebersamaan dan adanya kesetaraan pada setiap orang.  Dalam ideologi ini diajarkan bahwa  semua manusia harus saling membantu, karena manusia idak bisa hidup sendiri.
7.    Fasisme
Ajaran ini lahir di italia dipelopori oleh Muosolinni. Dalam ideologi ini dikenal sebuah semboyan yang dipegang teguh, yaitu Crediere,Obediere,Combattere atau yakinlah, tunduklah,berjuanglah. Dalam ideologi ini peran negara demikian mutlak karena negara diyakini sangat diperlukan dalam upaya menciptakan tatanan dalam kehidupan masyarakat.
8.    Kapitalisme
Ideologi sangat kental  dengan pengaruh demikian ekonomi , dimana dalam kapitalisme memiliki inti pemikiran bahwa individu berhak untuk mendapatkan hak dalam bidang perekonomian.negara tidak boleh terlibat dalam semua aktivitas perekonomian yang dilakukan individu.
9.    Demokrasi
Tujuan awal dari ideologi ini adalah untuk mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat, dimana dalam sistem ini terjadi keseimbangan peran negara hanya sebagai pelaksana administrasi pemerintahan. Sementara kedaulatan sepenuhnya berada ditangan rakyat.
10. Neoliberalisme
Ideologi ini baru dikenal pada tahun 2000 an . inti dari aliran ini adalah untuk menciptakan kembali kebebasan individu yang dikaitkan dengan terjadinya pasar bebas di dunia internasional. Didalam ideologi ini tercipta kekuatan ekonomi yang menjadi tolok ukur kekuatan politik.

5.Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
Pada akhir Perang Dunia II, Jepang mulai banyak mengalami kekalahan di mana-mana dari Sekutu. Banyak wilayah yang telah diduduki Jepang kini jatuh ke tangan Sekutu. Jepang merasa pasukannya sudah tidak dapat mengimbangi serangan Sekutu. Untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar tidak melawan dan bersedia membantunya melawan Sekutu.


Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri). Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, wakilnya adalah Icibangase (Jepang), dan sebagai sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara.

Suasana Sidang BPUPKI


Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

Setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

Mr. Mohammad Yamin

Mr. Mohammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka dihadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik
Indonesia”. Mr. Mohammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut:

1.    peri kebangsaan;
2.    peri kemanusiaan;
3.    peri ketuhanan;
4.    peri kerakyatan;
5.    kesejahteraan rakyat.

Mr. Supomo

Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini:

1.    persatuan;
2.    kekeluargaan;
3.    keseimbangan lahir dan batin;
4.    musyawarah;
5.    keadilan sosial.

Ir. Sukarno

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sukarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

1.    kebangsaan Indonesia;
2.    internasionalisme atau perikemanusiaan;
3.    mufakat atau demokrasi;
4.    kesejahteraan sosial;
5.    Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.


Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas
1.    Ir. Sukarno (ketua),
2.    Abdulkahar Muzakir,
3.    Drs. Moh. Hatta,
4.    K.H. Abdul Wachid Hasyim,
5.    Mr. Moh. Yamin,
6.    H. Agus Salim,
7.    Ahmad Subarjo,
8.    Abikusno Cokrosuryo, dan
9.     A. A. Maramis.
Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI

Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Iinkai. PPKI beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, dan seorang wakil dari Sunda Kecil, Maluku serta penduduk Cina. Ketua PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menambah anggota PPKI enam orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang.

PPKI dipimpin oleh Ir. Sukarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.

Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka.

Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang PPKI

Pada sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan dua perubahan.

Pertama, berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.Kedua, Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Rancangan hukum dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah disempurnakan oleh PPKI disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45–48. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut.
·          Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 

PANCASILA
1.     Ketuhanan yang maha esa
2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.    Persatuan indonesia
4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5.    Keadila sosial bagi seluruh bangsa Indonesia

·         Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan
·         Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.  Arti kata pancasila
Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Indonesia yang terdiri atas lima sila.

7.  Makna urutan pancasila











8.  Fungsi pancasila

a)    Sebagai dasar negara
b)    Sebagai sumber dari segala sumber hukum
c)    Sebagai pandangan hidup
d)    Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
e)    Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia

9.  Kedudukan pancasila  

a.    Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dikodratkan hidup secara berkelompok. Kelompok manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan manusia dari yang mengelompok itu sampai pada suatu keadaan dimana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda adanya kelompok manusia itu dengan cirri-ciri kelompok tertentu, yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompk manusia lainya. Kelopmok ini membesar dan menjadi suku-suku bangsa. Tiap suku bangsa dibedakan oleh perbedaan nilai-nilai dan moral yang mereka patuhi bersama. Berdasarkan hal ini kita dapat menyebutkan adanya kelompok suku bangsa Minangkabau, Batak, Jawa, Flores, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Semua suku itu adalah modal dasar terbentuknya kesadaran berbangsa dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa itu sekarang ini.
Kelompok-kelompok manusia tersebut dikatakan suku bangsa, karena mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kelompok ini akan membedakan mereka dengan kelompok suku bangsa lain di Nusantara ini. Jadi kita kenal dengan pandangan hidup suku Jawa,Sunda, Batak, Flores, Madura, dan lain-lain sebagainya.
Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut, meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan.
Inilah yang menyatukan pandangan hidup bangsa Indonesia, walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda.
Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan Kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memeberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima Sila Pancasila.
b.    Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain.

c.    Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para wakil bangsa,Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisiokulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku diIndonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karenaitu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.
d.   Pancasila sebagai paradigma pembangunan
·         Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" hal ini merupakan tujuan negara hukum formal, adapun rumusan "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" hal ini merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
·         Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Karena nilai- nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subyek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subyek pendukung negara. Unsur-unsur hakikat manusia "monopluralis" meliputi susunan kodrat manusia, terdiri rohani (jiwa) danjasmani (raga), sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan YME.
e.    Pancasila sumber sari segala sumber hukum
Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara mengamanatkan bahwa moral Pancasila juga sebagai moral Negara, artinya Negara tunduk pada moral, Negara wajib mengamalkan moral Pancasila.Sumber tindakan kebijakan Negara harus sesuai dengan Pancasila. Seluruh perundangundangan harus mengacu pada pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi pembimbing dalam pembuatan policy. Sebagai moral Negara, Pancasila mengandung kewajibankewajiban moral bagi Negara Indonesia, yaitu antara lain:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan iman dan agama masing-masing. Negara harus memberantas praktek-pratek keagamaan yang tidak baik dan menggangggu kerukunan hidup bermasyrakat. Negara wajib memberi peluang kepada tiap-tiap agama untuk berdakwah, mendirikan tempat ibadah, ekonomi dan budaya.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Negara memperlakukan setiap orang
sebagai manusia, menjamin dan menegakakan hak-hak dan kewajiban asasi; Negara menjamin semua warga Negara secara adil dengan membuat undng-undang dengan tepat dan melaksanakanya dengan baik, Negara harus ikut bekerja sama dengan bangsa dan Negara lain demi membangun dunia ke arah yang lebih baik.
Sila Persatuan Indonesia. Negara harus tetap menjunjung tinggi asas Bhineka
Tunggal Ika. Menolak paham primodialisme, memperjuangkan kepentingan nasional.
Bangga sebagai bangsa Indonesia, menentang chauvinisme, kolonialisme, sebaliknya menjalin hubungan baik antar bangsa.
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin OLeh Hikmat Kebijaksanaanm Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat,
meningkatkan partisipasinya dalam proses pembangunan, mendengarkan dan
memeperjuangkan aspirasi rakyat. Menghormati perbedaan pendapat, menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
f.     Pancasila sebagai sumber nilai
Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap
positif manusia sesuai dengan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila. Menilai
berarti menimbang yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan “berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius dan lain sebagainya. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral dan etis),religius (nilai agama).
Notonegoro berpendapat membagi nilai menjadi 3 bagian yaitu:
a. Nilai meteril yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsure manusia.
b. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktifitas.
c. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia

Nilai kerohanian dinagi lagi menjadi 4 macam yaitu:
a)    Nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada akal manusia,
b)    Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia
c)    Nilai kebaikan ataua nilai moral, yang berumber pada unsur kehendak/kemauan
manusia,
d)    Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan mutlak.

a. Nilai Ketuhanan
Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.
b. Nilai Kemanusiaan
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
c. Nilai Persatuan
Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..
d. Nilai Kerakyatan
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
e. Nilai Keadilan
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia.
g.    Pancasila sebagai Ideologi terbuka dan tertutup
Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka :

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak tahun 1985, karena  Pancasila berada di tengah-tengah berbagai ideologi bangsa di dunia, maka Pancasila harus bersifat terbuka, luwes, fleksibel, dan tidak kaku sehingga tidak ketinggalan zaman. Sebagai ideologi terbuka Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Hal ini bukan berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nlai dasar lain yang meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Makna bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka bahwa nlai -nilai dasar Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadila n dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus memberikan orientasi ke depan yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapi era globalisasi dan keterbukaan. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Faktor-faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka menurut
Moerdiono, adalah :
1.       Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia amat cepat, tidak semua persoalan hidup dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi –ideologi sebelumnya.
2.       Runtuhnya ideologi tertutup seperti marxisme-Leninisme/Komunsme. Ideologi ini akan bertahan dengan tradisi lama yang tertutup atau menjadi ideologi terbuka.
3.       pengalaman sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme. Pancasila terancam menjadi dogma (dalil, ajaran) yang kaku.
4.       Tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila satu -satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu -satunya asas telah dicabut oleh MPR pada tahun 1999.

Dengan memandang pengertian ideologi sebagai sebuah idea atau gagasan, maka Franz
Magnis Suseno, mengatakan bahwa ideologi sebagai sebuah pemikiran dapat dibedakan
menjadi ideologi terbuka dan tertutup :

a. Ideologi Tertutup adalah ideologi yang nilainya bersifat mutlak, pemikiran tertutup.
Ideologi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1.       Cita-cita sebuah kelompok bukan cita – cita yang hidup di masyarakat.
2.       Dipaksakan kepada masyarakat.
3.       Bersifat totaliter menguasai semua bidang kehidupan masyarakat.
4.       Tidak ada keanekaragaman baik pandangan maupaun budaya,
5.       Rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada idiologi tersebut.
6.       Isi ideologi mutlak, kongkrit, nyata, keras dan total.

b. Ideologi Terbuka adalah ideologi yang nilainya tidak dimutlakkan, pemikiran terbuka. Ciri -
cirinya, adalah :
1. Merupakan kekayaan rohani, budaya ,masyarakat.
2. Tidak diciptakan oleh negara, tapi digali dar i budaya masyarakat.
3. Isinya tidak instan atau operasional sehingga tiap generasi boleh menafsirkannya sesuai zaman dan norma yang berlaku.
4. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab.
5. Menghargai keanekaragaman atau pluralitas sehingga dapat diterima oleh berbagai latar belakang agama atau budaya.
Pancasila memiliki watak terbuka:
Bertolak dari ciri-ciri di atas maka Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka, yaitu :
2.       Pancasila adalah pandangan hidup yang berakar pada kesadaran masyarakat Indon esia.
Nilai Pancasila bukan diambil dari bangsa di luar negeri, tapi dari kekayaan budaya
masyarakat Indonesia.
3.       Isi Pancasila tidak langsung operasional, yaitu hanya berisi lima dasar yaitu Ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karen a hanya berisi nilai dasar maka
perlu penafsiran bukan pematokan nilai seperti yang terjadi dimasa orde baru dengan
butir-butir Pancasila atau P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
4.       Pancasila menghargai kebebasan bukan memperkosa kebebasan hal i ni tercermin dalam makna sila Kemanusiaan yang adil dan beradab yang tidak saja mengakui kebebasan dan kesederajatan manusia Indonesia tetapi semua bangsa di dunia.
5.       Pancasila bukan ideologi totaliter yang mengurus semua kehidupan masyarakat,melainkan Panca sila adalah ideologi politik, pedoman hidup masyarakat,
bangsa dan Negara.
6.       Pancasila menghargai pluralitas yang tercermin salah satunya dalam perumusan Pancasila itu sendiri khususnya pada sila Ketuahan YME, sila ini mencerminkan semua agama yang ada di Indonesia.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Pancasila itu adalah ( an sich) ideologi terbuka, Pancasila memiliki watak sebagai ideologi terbuka.
 h. pancasila sebagagai cita cita dan tujuan bangsa Indonesia
sila sila pada pancasila mengandung nilai nilai yang luhur,oleh karena itu sebagai bangsa hendaknya menjadikan nilai nilai tersebut sebagai tujuan dan cita cita bangsa indonesia .
10.                Dasar hukum bahwa pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan ideologi negara
Yaitu pada pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 ”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

11.                Nilai nilai pancasila dalam setiap silanya
·           Pertama: Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu sebagai umat yang berTuhan,
adalah dengan sendirinya harus taat kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
·            Kedua ialah penghargaan kepada sesama umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia kita adalah sama dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil dan beradab berarti bahwa adil adalah perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Atas dasar perlakuan ini maka kita menghargai akan hak-hak asasi manusia seimbang dengan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian harmoni antara hak dan kewajiban adalah penjelmaan dari kemanusaiaan yang adil dan beradab. Adil dalam hal ini adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Dapat dikatakan hak timbul karena adanya kewajiban.
·         Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi
persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina
kerja sama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka
persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan
sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa, lebih
ditempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan
pribadi. Ini tidak berarti kehidupan pribadi itu diingkari.
Sebagai umat yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, maka kehidupan pribadi adalah utama. Namun
demikian tidak berarti bahwa demi kepentingan pribadi
itu kepentingan bangsa dikorbankan.
·         Keempat adalah bahwa kehidupan kita dalam
kemasyarakatan dan bernegara berdasarkan atas sistem
demokrasi. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi
Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila ke empat yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.
Dalam rangka pelaksanaan demokrasi kita mementingkan
akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan
atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas. Keputusan dihasilkan oleh musyawarah itu sendiri. Kita menolak
demokrasi liberal.
·         Kelima adalah Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-cita
bangsa kita sejak masa lampau. Sistem pemerintahan yang
kita anut bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang
adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar seluruh
masyarakat kita bekerja keras dan menghargai prestasi
kerja sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan.

12.               Keunggulan pancasla dibandingkan dengan ideologi lain (liberalisme dan komunisme )


Aspek
ideologi
Liberalisme
Komunisme
Sosialisme
Pancasila
Politik hukum
· Demokrasi liberal
· Hukum untuk
melindungi
individu.
· Dalam politik
mementingkan
individu.
· Demokrasi
Rakyat.
· Berkuasa
mutlak satu parpol.
· Hukum
melanggengkan
komunis.
· Demokrasi untuk
kolektivisme
· Diutamakan
kebersamaan.
· Masyarakat
sama dengan
Negara.
· Negara Pancasila.
· Hukum untuk
menjunjung tinggi
keadilan dan keberada-an
individu dan
masyarakat,
Ekonomi
· Peran Negara
kecil.
· Swasta
mendominasi.
· Kapitalisme
· Monopolisme
· Persaingan
· bebas
· Peran Negara
dominan
· Demi kolektivitas
berarti demi
Negara
· Monopoli
· negara
· Peran Negara
ada untuk
pemerataan
· Keadilan
distributive yang
diutamakan
· Peran Negara ada
untuk tidak
terjadinya
monopoli yang
merugikan rakyat
Agama
· Agama urusan
pribadi
· Bebas beragama
· Bebas memilih
agama
· bebas tidak
beragama
· Agama candu
masyarakat
· Agama harus
dijauhkan dari
masyarakat
· Ateis (anti Tuhan)
· Agama harus
mendorong
berkembangnya
kebersamaan
· Bebas memilih
salah satu agama
· Agama harus
menjiwai
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa
danbernegara
Pandangan terhadap individu dan masyarakat
· Individu lebih
penting dari
padaMasyarakat
· Masyarakat
diabdikan untuk
individu
· Masyarakat
tidak penting
· Kolektivitas
yang dibentuk
Negara lebih
penting
· Masyarakat
lebih penting
dari individu
· Individu dan
masyarakat
diakui Keberadaannya
· Hubungan
individu dgn
masyarakat
dilandasi oleh
selaras, serasi,
seimbang,
masyarakat ada
karena individu
· Individu akan
berarti bila hidup
ditengah
masyarakat
Ciri khas
·Penghargaan atas
HAM
·Demokrasi
·Negara hukum
·Menolak dogma
(dalil, ajaran)
·Reaksi terhadap
absolutisme
· Ateisme
· Dogmatis
· Otoriter
· Ingkar HAM
· Reaksi terhadap
liberalisme dan
kapitalis
· Kebersamaan
· Akomodasi
· Jalan tengah
· Keselarasan,
keseimbangan,da
lam setiap aspek
kehidupan




13.    Pentingnya sikap setia terhadap pancasila
Pancasila adalah dasar negara RI dan jiwa bangsa Indonesia, jika nilai nilai pacasila ditinggalkan maka dasar negara pun akan pudar. Dan hanya tinggal slogan belaka. Yang terjadi adalah nilai nilai yang jauh dari nilai nilai pancasila.Oleh karena itu, maka suatu kewajiban bagi bangsa Indonesia terutama generasi muda untuk menunjukkan kesetiaannya dengan secara terus menerus mengamalkan nilai-nilai yang ada pada pancasila.
14.    Menampilkan sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Sila pertama : menyataka kepercayaan dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa
Sila kedua : mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan yang maha esa yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya.
Sila ketiga : menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi.
Sila keempat : menunjukkan sikap persamaan kedudukan,hak dan kewajiban
Sila kelima : menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0 komentar:

Poskan Komentar

 

Blogger news

Blogroll